nusakini.com--Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana prihatin dengan minimnya anggaran penanggulangan bencana dan sumber daya manusia BPBD kabupaten/ kota. Sarwa menyebut, rata-rata anggaran penanggulangan bencana di daerah berkisar Rp4 miliar. 

“Rata-rata anggaran (penanggulangan bencana) kabupaten/kota Rp 4 miliar. Malah masih ada yang di bawah Rp 1,5 miliar. Yang memrihatinkan bahwa rata-rata personel di kabupaten/ kota itu 15 orang. Bahkan, ada yang tujuh orang,” jelasnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana di Swiss Belinn Hotel, Selasa (15/5). 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP menuturkan, meski jumlah personel BPBD di daerah minim, namun diharapkan tidak mengurangi kinerja mereka. Termasuk dalam urusan administrasi yang harus disusun secara cermat. Hal itu wajib dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 

• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes

“Walaupun BPBD kekuatan personel atau SDM-nya tidak sama, tolong diberdayakan. Dengan adanya era IT, itu bisa digunakan. Di provinsi kita sudah ada government resources management system (GRMS),” terangnya. 

Sri Puryono menjelaskan, GRMS merupakan aplikasi terintegrasi yang memuat sistem e-budgeting, e-planning hingga e-controlling. GRMS membantu SKPD untuk menyusun perencanaan hingga evaluasi, secara sistematis dan transparan. 

Pihaknya berharap, optimalisasi teknologi mampu mendorong kinerja BPBD semakin prima. Termasuk saat mereka melakukan upaya penanggulangan bencana. Pasalnya, penggunaan teknologi mempercepat publikasi mengenai informasi bencana. Sekda mencontohkan, informasi tentang erupsi Merapi yang baru saja terjadi pada 11 Mei lalu dapat segera disampaikan melalui media sosial. Sehingga cepat direspon BPBD. 

“Ke depan saya berharap kebencanaan bisa ditangani dengan baik, karena Jawa Tengah itu laboratorium terlengkap tentang kebencanaan. Seperti kejadian kemarin saat Merapi ‘batuk’. Begitu saya kontak Pak Sarwo, beliau sudah merespon. Lima menit berikutnya Pak Sarwo melapor sudah dilakukan gladi evakuasi dan simulasi, pembagian masker serta lainnya,” contohnya.(p/ab)